Jember,Suara Cendrawasih.Com-Seluruh mahasiswa, Pelajar dan solidaritas di jember tergambung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) komite kota Jember mengutuk keras tindakan penyiksaan terhadap beberapa warga sipil di Puncak papua mengakibatkan korban langsung meninggal dunia. Hal tersebut di sampaikan saat aksi damai Di jember tanggal (6 April 2024).
Massa aksi mulai berkumpul di dabelway pada pukul 8:30 hingga mulai logmark dari depan Kampus Universitas Jember menuju ke Budaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jember.
Aksi tersebut dalam rangka menyikapi penyiksaan 3 warga sipil di Puncak Papua, yang dilakukan Oleh oknum Aparat TNI di Desa Mangume Kabupaten Puncak Ilaga Papua Tenggah”.
Dalam aksi itu, massa juga membentangkan poster berisi gambar penyiksaan dan kekerasan militer di papua.
Luar biasa, Selain bentangkan poster, mereka juga mengibarkan Bendera Bintang Kejora di Budaran DPRD jember bertahan selama satu jam lebih.
Pelaku Penyiksaan di proses Hukum
Penangkapan dan penyiksaan terjadi terhadap 3 warga sipil atas nama warinus murib 18 thn, definus kogoya 19 thn, alius murib 19 thn, asal mangume distrik amukia kabupaten puncak ilaga tepat, Pada 03 februari 2024, ini sangat sadis.
Jika melihat lebih jahu ke dalam bagaimana peristiwa ini terjadi,
Kejadian penangkapan dan penyiksaan berawal dari Warga Sipil Warius Murib, Definus Kogoya, Alius Murib di tangkap dan di tahan se-wenang-wenang oleh aparat tni terhadap 3 orang pemudah papua saat mencari alang-alang guna menutupi atap rumah honai.
Sebelum tanggal 3 februari 2024. Di ilaga puncak, tersebarnya isu perampasan senjata oleh TPNPB di ibu kota kabupaten puncak kagago, dengan alasan itu katanya aparat TNI melakukan patroli di sekitar amergaru dan sekitarnya.
Dalam operasi siaga 1, pada 3 februari 2024, aparat TNI menemukan 3 orang yang sedang cari alang-alang untuk buat honai, aparat langsung menangkap 3 warga sipil tanpa menanyakan status ketiga anak tersebut.
Setelah Aparat TNI menangkap dengan tanpa bukti, aparat membawah tiga warga sipil atas nama warinus murib 18 thn, definus kogoya 19 thn, alius murib 19 thn, dibawah langsung ke pos TNI di kagago ibu kota kabupaten puncak. Aparat TNI menudu ketiga orang sebagai anggota TPNPB tanpa bukti, akhirnya aparat melakukan penuduhan, pemukulan dan penyiksaan terhadap 3 warga sipil.
Salah satu diantaranya atas nama warinus murib 18 thn, di ikat tangannya lalu di isi di dalam tong berisi air, warius disiksa secara tidak manusiawi dan meninggal dunia.
Kami baru memastikan bahwa video yang beredar adalah warinus murib asal mangume kabupaten puncak yang disiksa.
Sementara dua pemuda atas nama definus kogoya dan alius murib dipulangkan dan langsung dibawah kerumah sakit kagago setelah di interogasi dan disiksa namun, dirumah sakit tidak terasa aman dan nyaman akhirnya keluarga korban membawa pulang kerumah untuk melakukan pengobatan dari rumah.
Bukan hanya itu, di kabupaten yahukimo tni porli menagkap dua pelajar papua hingga sampai sekarang mereka masih Belum di bebaskan dari polda papua, sebelumnya mereka dituduh simpatisan kkb,hingga sampai sekarang mereka belum di bebaskan.
Coba Jika kita melihat jahu pelanggaran ham berat di papua. Sejak tahun 1960-an hingga 2024, pembunuhan karakter bahkan pembunuhan misterius hingga nyawa rakyat papua terus beratuhan terjadi. Kita bisa menyimak berbagai kasus pelanggaran ham berat yang terjadi di papua tak satu pun diselesaikan oleh negara. Pada tahun 1962 sampai tahun 1969, pemerintah indonesia melakukan operasi militer di papua untuk merebut papua dari tangan belanda, hingga pada tahun 1963 papua dijadikan daerah operasi militer (DOM).
Pemerintah indonesia menempatkan tni dalam jumlah besar di seluruh tanah papua dan melakukan operasi besar-besaran. Imbasnya ribuan rakyat papua tewas di bunuh.
Operasi operasi militer di papua tak kunjung usai, dari operasi sadar (1965-1967), operasi bhratayuda (1967-1969), operasi wibawa (19767-1969), operasi pamungkas (1969-1971), operasi militer di kabupaten jayawijaya (1977), operasi sapu bersih i dan ii (1981), operasi galang i dan ii (1982), operasi tumpas (1983-1984) operasi sapu bersih (1985), dan operasi militer di mapenduma (1996). Kemudian masih terus berlanjut hingga ada tiga kasus yang dinyatakan oleh negara sebagai kasus pelanggaran ham berat di papua.
Beberapa kasus pasca reformasi, Seperti kasus wasior berdarah pada tanggal 13 juni 2001; Aparat brimob polda papua melakukanp enyerbuan kepada warga di desa wonoboi, wasior, manokwari. Tercatat empat orang tewas, satu orang mengalami kekerasan seksual, lima orang hilang, dan 39 orang disiksa. Kasus berikutnya adalah kasus wamena berdarah tahun 2003. Komnas ham melaporkan kasus ini menyebabkan sembilan orang tewas, serta 38 orang luka berat.
Selanjutnya kasus paniai berdarah pada 8 desember 2014 yang mana aparat negara menembak mati lima orang siswa sma. Kasus tragedi biak berdarah yang menimpa rakyat papua di biak pada 6 juli 1998. Wamena berdara April 2003,
Kasus tersebut masyarakat papua sedang mengadakan ibadah namun tni porli melakukan penembakan. Uninersitas cenderawasi jayapura maret 2006 berdarah, Deiyai berdarah 28 agustus 2014, Dogiai berdara 13 april 2011, serta kasus kasus pelanggaran ham yang belum di usut tuntas oleh negara.
Otonomi khusus jilid 1 dan otonomi khusus jilid ll malah menjadi malapetaka bagi rakyat papua, membawa kesengsaraan dan penderitaan terhadap masyrakat papua. Otsus membuaat lahan konflik baru pelanggaran ham yang terus terjadi di mana mana, dari konflik perampasan tanah adat, undang undang yang pro terhadap investasi.
Bahkan konflik bersenjata antara TNI PORLI dan TPNPB OPM terus masif terjadi. Terlihat jelas Otsus bukan memberi solusi tetapi memberi ancaman serius bagi masyarakat papua kedepan.
Terhitung dari tahun 2018, konflik bersenjata memakan ribuan korban, masyarakat sipil menggungsi atas tanah tanah adat dan leluhur mereka, pengiriman militer ilegal di papua yang terus memperkeruh keadaan di papua, hingga sampai saat ini pengiriman militer membuat rakyat papua takut dan trauma di atas tanahnya sendiri.
Berikut isi poin-poin pernyataan sikap.
Maka melihat dengan itu, kami Aliansi Mahasiswa Papua-Amp menyatakan sikap politik sebagai berikut :
- Mengecam pangdam xvii cendrawasih segera mengakui adanya anggota tni yang melakukan penyiksaan terhadap warga sipil orang asli di puncak papua.
- Mengecam pangdam xvii cenderawasih atas pernyataan pembohongan publik di media terkait video penyiksaan yang disebut editan.
- Adili, Pecat dan penjarahkan pelaku penyiksaan terhadap warga sipil di puncak ilaga papua tengah.
- Negara indonesia segera mengusut tuntas semua kasus pelanggaran ham terhadap warga sipil papua di tanah papua barat.
- Komnas ham segera melakukan investigasi penganiayaan terhadap warga sipil di puncak west papua.
- Negara segera hentikan pengiriman Militer organik maupun non organik dari tanah papua barat serta Tarik militer organik dan non-organik dari tanah papua barat
- Polda papua segera usut tuntas kasus pembunuhan jein korupon di kabupaten pegunungan bintang oleh aparat negara.
- Negara segera bertanggung jawab atas penembakan terhadap tiga anak remaja warga sipil dan salah satunya menjadi korban di intan jaya, west papua.
- Presiden republik indonesia segera perintahkan panglima tni proses hukum oknum tni pelaku penyiksaan anak di kabupaten yahukimo dan warga sipil di kabupaten puncak west papua.
- Buka Ruang Demokrasi seluas-luasnya dan berikan Kebebasan bagi Jurnalis Nasional, Internasional meliput dan mengakses informasi di Papua Barat.
- Hentikan Operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Maybrat, Yahukimo, dan seluruh wilayah West Papua lainnya
- Segera berikan hak menentukan nasip sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat papua
Demikian pernyataan sikap ini kami buat, atas partisipasinya kami ucapkan banyak terima kasih.
Medan juang,
Tanah kolonial, Jember 27 maret 2024
media advokasi Mahasiswa Papua 